Intervensi Politik, UEFA Khawatirkan Otonomi Olahraga di Italia

Hubungan antara otoritas sepak bola tertinggi Eropa dan Italia kembali memanas akibat isu intervensi politik dalam dunia olahraga. Berdasarkan pantauan redaksi, di tengah optimisme komitmen bersama untuk menyelenggarakan Euro 2032 yang melibatkan menteri olahraga Andrea Abodi dan presiden FIGC Gabriele Gravina, pihak UEFA di Nyon justru menaruh kekhawatiran besar terhadap keputusan terbaru dari komite olimpiade Italia atau CONI.

Menurut laporan dari sumber internal, UEFA langsung menghubungi federasi sepak bola Italia atau FIGC setelah CONI mengumumkan amandemen aturan baru tanpa banyak publikasi media. Perubahan ini memicu alarm bahaya karena dinilai memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah Italia untuk ikut campur, terutama dalam menentukan posisi krusial pada lembaga peradilan olahraga nasional.

Berdasarkan pengamatan tim redaksi terhadap regulasi baru tersebut, CONI kini diwajibkan mengajukan tiga nama calon untuk posisi penting seperti Kejaksaan Agung Olahraga dan Collegio di Garanzia, di mana pemerintah memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menggunakan hak veto jika nama yang diajukan tidak sesuai. Perubahan frasa teknis dari yang sebelumnya hanya bersifat koordinasi kini menjadi kesepakatan mutlak bersama otoritas politik.

Ketakutan terbesar yang muncul di internal UEFA adalah potensi penyalahgunaan wewenang, di mana jaksa yang ditunjuk di bawah pengaruh politik bisa digunakan untuk menjatuhkan presiden federasi yang tidak disukai oleh pemerintah. Langkah ini dianggap sangat mengancam independensi olahraga, terlebih figur baru tersebut nantinya memiliki kuasa penuh untuk menyidik langsung para petinggi federasi.

Dari pantauan redaksi, presiden UEFA Aleksander Ceferin memang telah lama menyoroti situasi di Italia yang kerap kali mencoba mengintervensi tata kelola sepak bola dari luar. Meskipun menteri Andrea Abodi berargumen bahwa reformasi ini diperlukan untuk mendorong perubahan di dunia olahraga yang sulit membenahi diri, pihak UEFA menegaskan bahwa independensi asosiasi sepak bola dari pengaruh politik adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan.